Beberapa waktu lalu serangan terhadap Al Qaeda di Yaman, termasuk peluncuran peluru kendali yang dipimpin oleh Amerika Serikat adalah rasa ketakutan AS yang berlebihan terhadap Al Qaeda.
Hal ini diungkapkan oleh analis internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surwandono.
Ia mengatakan, rasa takut AS yang berlebihan membuat negara adidaya itu semakin berupaya untuk mengancurkan kekuatan kelompok yang dianggap oleh AS sebagai teroris.
“Hal itu dikarenakan kelompok tersebut merupakan penghalang bagi kepentingan-kepentingan AS di semenanjung Arab. Selain rasa takut yang berlebihan, sudah menjadi tujuan AS untuk memusnahkan Al Qaeda”, ujar Surwandono.
Ia juga mengatakan, bahwa ambisi AS untuk memusnahkan kelompok tersebut, juga karena Al Qaeda pada awalnya merupakan kelompok yang dibentuk dan didanai oleh AS untuk menghancurkan kekuatan Soviet di semenanjung Arab pada waktu itu, termasuk di Afghanistan dan Pakistan.
Karena pada waktu itu Soviet sangat dekat dengan negara-negara Arab. “Pada waktu itu, Al Qaeda merupakan boneka bagi AS untuk menghancurkan Soviet,” tandasnya.
Lebih lanjut Surwandono mengatakan, setelah Al Qaeda berhasil mengusir Soviet dari Semenanjung Arab, maka AS pun berusaha menggulingkan Al Qaeda pada masa kepemimpinan presiden George W Bush dengan tuduhan organisasi garis keras, karena dianggap sebagai ancaman ke depan bagi AS.
Sejak saat itu, setiap organisasi yang tidak terima dengan kebijakan-kebijakan luar negeri AS yang ingin menguasai semenanjung Arab, maka AS mengklaim organisasi dimanapun itu sebagai “teroris”. “Dan itu berlaku untuk semua organisasi Islam di dunia, termasuk juga yang ada di Indonesia”, pungkasnya. (InfoWars)
Dulu Al Qaeda, Sekarang Kawan Amerika
Craig Unger, wartawan dan penulis terkenal lulusan Harvard University, pernah menulis bahwa kebijakan politik Amerika Serikat di Timur Tengah selalu berkaitan dengan dua hal: minyak dan Israel (lihat bukunya, House of Bush, House of Saud, Scribner 2004).
Artinya, semua tindak-tanduk Amerika Serikat di kawasan itu mesti terkait kepentingan negeri super-power itu akan minyak mentah atau kepentingannya untuk melindungi Israel, sekutu dekatnya sejak Perang Dunia II.
Sebagai negeri dengan ekonomi terbesar di dunia bisa dimengerti kebutuhan Amerika Serikat akan minyak mentah.
Karena Timur Tengah merupakan sumber terbesar minyak dunia, wajar Amerika Serikat selalu mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu.
Tapi Israel? Ini memang agak membingungkan. Dilihat dari sudut mana pun sebenarnya Amerika Serikat tak membutuhkan Israel.
Sejak perang Arab – Israel Oktober 1973, Amerika Serikat selalu membantu negara Yahudi itu sekitar 3 milyar dollar/tahun.
Bantuan terus diberikan sekali pun Amerika Serikat sendiri sedang dilanda krisis ekonomi seperti pada 2008.
Tak satu negara pun di dunia yang mendapat bantuan seperti itu dari Amerika Serikat, bahkan tidak juga negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu terdekatnya. Tak aneh kalau Israel muncul sebagai negara yang kuat secara militer dan ekonomi di Timur Tengah – ekonominya kira-kira setara Korea Selatan. Ngototnya Amerika Serikat membela kepentingan Israel seringkali justru merugikan negara adikuasa itu terutama terkait hubungannya dengan sejumlah negara Arab.
Malah Amerika Serikat picing mata ketika Israel membangun arsenal nuklir di Dimona, Gurun Nejev, dekat perbatasan Israel – Jordania.
Itu menjadikan Israel satu-satunya negara pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. Sementara itu Amerika Serikat terus-menerus menekan Iran hanya karena negeri itu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dua ahli terkemuka, Profesor John J.Mersheimer dari University of Chicago, dan Profesor Stephen M. Walt dari Harvard University pernah membuat studi tentang masalah ini. Dan menurut mereka sikap Amerika Serikat terhadap Israel sama sekali tak ada hubungannya dengan kepentingan negara itu sendiri, termasuk kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat.
Kalau kenyataannya Amerika Serikat selalu mendukung Israel, menurut mereka, tak lain karena pengaruh lobi Israel, yaitu lobi dari orang-orang Israel atau orang Amerika Serikat keturunan Israel yang berada di Amerika Serikat (lihat The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, oleh Profesor John J.Mersheimer dan Profesor Stephen M.Walt, Farrar, Straus and Giroux, 2007).
Negara-negara Musim Semi Arab (Arab Spring)
Maka sekarang pun, tatkala negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sedang dilanda arus revolusi yang disebut Musim Semi Arab (Arab Spring), pendekatan Amerika Serikat dengan minyak dan Israel diduga tak akan banyak berubah.
Sesungguhnya ‘Musim Semi Arab’ sekarang tak sesuai dengan keinginan negara adikuasa itu.
Meski tentu saja negara itu tak berusaha mencegahnya karena akan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang gencar dikampanyekan Amerika Serikat selama ini ke seluruh dunia. Betapa tidak?
Arab Spring pertama kali hinggap di Afrika Utara, Januari 2011, menumbangkan Zine El Abidine Ben Ali, Presiden Tunisia selama 23 tahun, kemudian merayap ke Mesir, menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa 30 tahun dengan menggunakan undang-undang darurat.
Baik Ben Ali mau pun Hosni Mubarak dikenal sebagai teman dekat Israel dan Amerika Serikat. Jadi dilihat dari kepentingan Amerika Serikat dalam melindungi Israel, kejatuhan Zine El Abidine Ben Ali dan Hosni Mubarak adalah merugikan. Apalagi kekuatan dominan dalam perpolitikan Mesir sekarang adalah kelompok Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) yang tentu tak disukai Amerika Serikat.
Secara terbatas, gelombang Arab Spring menghempas ke berbagai negara di sekitarnya.
Di Aljazair, misalnya, gerakan protes berhasil mencabut status negara dalam keadaan darurat yang sudah berlangsung 19 tahun, atau di Jordania Raja Abdullah terpaksa memberhentikan Perdana Menteri Rivai dan kabinetnya, dan di Kuwait kabinet dibubarkan memenuhi tuntutan aksi protes.
Atau paling tidak ada janji-janji pembuatan undang-undang oleh semacam badan legislatif yang dipilih seperti dijanjikan Sultan Qaboos di Oman, atau rencana Pemilu lokal oleh pemilih lelaki September mendatang di Arab Saudi, sesuai janji Raja Abdullah.
Di Yaman dan Syria, pemerintah menghadapkan gelombang protes dengan aparat keamanan sehingga keadaan berubah menjadi aksi kekerasan. Begitu pula yang terjadi di Libya. Gelombang demo dihadapi dengan peluru.
Maka yang terjadi adalah perang saudara. Sementara itu pesawat-pesawat pengebom NATO menyerang basis kekuatan militer Libya atas nama Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan turun tangan akibat kekejaman pemimpin Libya Muammar Qaddafi dalam menghadapi para demonstran.
Padahal belakangan sesungguhnya Rezim Qaddafi telah menjalin hubungan akrab dengan Barat. The New York Times, 2 September lalu, mengabarkan bahwa pada hari itu wartawan dan aktivis LSM Human Rights Watch menemukan dokumen di sebuah bekas kantor intelijen di Tripoli.
Dokumen itu mengungkapkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat, CIA, dan badan intelijen Inggris, MI-6, menjalin kerja sama dengan badan intelijen Libya (Libyan Intelligence Service), setelah Libya menghentikan program pembangunan senjata-senjata non-konvensional, sejak tahun 2004.
